Tangerang Selatan - Penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan sampah tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Sampah yang seharusnya terkelola dengan baik malah menumpuk, mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan warga. Dugaan korupsi dalam sektor ini membuktikan bahwa masih ada pihak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan publik.
Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan terjadi di Kota Tangerang Selatan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan kontrak senilai Rp75,9 miliar dalam Anggaran Tahun 2024. Proyek ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan dan dikerjakan oleh PT EPP.
Dari total anggaran tersebut, Rp50,7 miliar dialokasikan untuk layanan pengangkutan sampah, sementara Rp25,2 miliar digunakan untuk pengelolaan sampah. Dengan jumlah anggaran yang besar, diharapkan peningkatan kualitas kebersihan kota. Namun, dugaan penyimpangan justru menyebabkan layanan kebersihan menurun, fasilitas pengelolaan sampah terbengkalai, dan masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Masalah Berulang yang Merugikan Warga
Korupsi dalam pengelolaan sampah bukanlah hal baru. Praktik ini sering terjadi di berbagai daerah dengan modus serupa. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kebersihan sering kali bocor di berbagai tingkatan. Akibatnya, masyarakat harus menghadapi lingkungan yang semakin kotor dan tidak sehat. Jika dibiarkan berlarut-larut, kasus semacam ini dapat menjadi preseden buruk bagi sistem pengelolaan sampah di Indonesia.
Ketika anggaran publik disalahgunakan, dampaknya jauh lebih luas: mulai dari menurunnya kualitas lingkungan hingga meningkatnya risiko bencana ekologis akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik.
Perlu Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan
Aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani kasus semacam ini. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu diperketat, dan jika ditemukan pelanggaran, pelakunya harus dijatuhi hukuman berat agar menimbulkan efek jera. Tidak boleh ada kompromi bagi pihak yang menyalahgunakan dana publik dan merugikan masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran harus diperkuat. Setiap proyek pengelolaan sampah perlu diawasi secara ketat, mulai dari proses tender hingga pelaksanaan di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga harus ditingkatkan agar proyek-proyek yang menggunakan anggaran daerah benar-benar berjalan sesuai peruntukannya.
Peran Penting Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah korupsi di sektor ini. Jika ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan sampah, investigasi harus segera dilakukan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Jika ada pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan dana, sanksi tegas harus segera dijatuhkan.
Selain itu, sistem pengelolaan sampah harus dijalankan secara efektif dan efisien. Evaluasi berkala terhadap kontrak kerja sama dengan pihak swasta perlu dilakukan guna mencegah kebocoran anggaran.
Korupsi Sampah, Ancaman bagi Lingkungan dan Kesehatan
Penyalahgunaan dana pengelolaan sampah bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Jika aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak bertindak tegas, praktik korupsi ini akan terus berulang.
Kini saatnya bertindak konkret, tidak hanya menangkap pelaku setelah kasus mencuat, tetapi juga memperbaiki sistem agar kebocoran dana dapat dicegah sejak awal. Tanpa langkah tegas, masyarakat akan terus menjadi korban dari kelalaian dan keserakahan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
